Kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan, salah satu indikatornya adalah penggerebekan pesta seks yang diduga dilakukan oleh para gay beberapa tempat dalam beberapa waktu terakhir salah satunya di Cianjur, Jawa Barat.
Untuk mengatasi persoalan ini, Presiden Joko Widodo didorong untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu, demikian disampaikan Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas HAMKA, Meneger Nasution dalam diskusi Daksa Forum di Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat 26/1.
Manager mengatakan, jika Presiden begitu cepat mengeluarkan Perppu terkait kelompok yang dinilai mengancam eksistensi Pancasila, hal itu juga harus dilakukan menyikapi maraknya LGBT ini, karena menurutnya persoalan LGBT ini menyangkut masa depan peradaban bangsa.
Maraknya persoalan LGBT ini juga diharapkan mendorong DPR segera merampungan revisi UU KUHP ini, jika belum ada pasal-pasal yang mengakomodasi kepentingan publik seperti LGBT maka harus diciptakan dan jika sudah ada, pasalnya harus diperluas, ia juga berharap DPR bisa konsisten terkait masalah LGBT ini.
Menyikapi persoalan LGBT ini, publik diingatkan agar tidak main hakim sendiri, para LGBT yang ada di sekitar kita tetap harus dihargai dan diberi penghormatan dan hak sebagai warga negara tak boleh diabaikan.
Terkait usulan Perppu ini, Sekjen PAN Eddy Soerpano menyampaikan, Indonesia tak hanya darurat narkoba tapi juga darurat LGBT, karenanya perlu produk hukum seperti Perppu.
LGBT, kata Eddy tidak menyangkut masalah hanya satu atau dua orang tetapi menyangkut SDM bangsa Indonesia ke depan, ia melihat saat ini kampanye dan propaganda yang dilakukan pegiat LGBT relatif masif.
No comments:
Post a Comment