Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal polisi menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Menurut Fadli biasanya latar belakang tokoh ditunjuk menjadi pelaksana tugas kepala daerah dari pejabat sipil yang menguasai daerah itu.
Dua pejabat tinggi yang akan mendapat tugas itu Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin.
Fadli mengatakan kebijakan mendagri bertentangan dengan semangat keadilan dan transparansi kalau benar terjadi.
Fadli menganggap rencana mendagri aneh.
Potensi konflik kepentingan di Jawa Barat, menurut dia, akan semakin tinggi karena salah satu calon gubernur yang berlaga di pilkada juga perwira tinggi polisi, Anton Charliyan, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Menurut Fadli masyarakat nanti bisa beranggapan kalau pengangkatan jenderal polisi sebagai pejabat kepala daerah punya kepentingan tertentu.
No comments:
Post a Comment