PT Freeport Indonesia telah melepas sahamnya dengan total sebesar 51 persen, setelah melapas sahamnya ternyata masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintahan RI, lantaran kedua belah pihak akan kembali berunding untuk menentukan harganya.
Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memperdiksi, perundingan antara kedua belah pihak yaitu pemerintah RI dan Freeport akan memasuki babak baru, hal ini akan terjadi ketika berunding dalam menetapkan harga saham yang di lepas Freeport.
Hal ini pasti akan memicu perdebatan masalah penetapan harga saham, Pemerintah RI ingin harga saham yang ditetapkan tidak mencantumkan kandungan di dalam wilayah pertambangan Freeport, hal ini kaan membuat nilai saham menyusut.
Yustinus pun meragukan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut menyetujui penetapan nilai saham dengan mekanisme tersebut.
Sebelumnya pemerintah RI akan kembali bertemu dengan PT Freeport Indonesia di meja perundingan, kali ini perundingan mengenai soal mekanisme divestasi setelah perusahaan tersebut bersedia melepas saham sebesar 51 persen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan mengatakan, Freeport bersedia melepas 51 persen saham ke pihak nasional, hal tersebut merupakan salah satu poin negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport yang cukup alot.
Pemerintah bernegosiasi berdasarkan Undang-Undang Minerba sedangkan Freeport bernegosiasi berdasarkan perjanjian Kontrak Karya (KK).
No comments:
Post a Comment